Bukti Organisasi Internasional sebagai Subjek Hukum Internasional dan Personalitas Hukum Internasional

1. Pengertian Oganisasi Internasional

Organisasi internasional dalam arti yang luas pada hakikatnya meliputi tidak saja organisasi internasional public (Public International Organization) tetapi juga organisasi privat (Privat International Organization). Organisasi semacam itu meliputi juga organisasi regional dan organisasi sub-regional. Ada pula organisasi yang bersifat universal (organization of universal character).

  1. Organisasi Internasional publik juga disebut sebagai organisasi Antar-Pemerintah (Intergovernmental Organization). Tetapi karena keanggotaanya adalah negara maka organisasi tersebut lazim disebut hanya organisasi internasional. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mewakili negaranya sebagai pihak dari organisasi internasional tersebut.
  2. Organisasi Internasional Privat (Private Internasional Organization) merupakan organisasi yang dibentuk atas dasar non pemerintah, kerena itu sering disebut Organisasi Non Pemerintah (Non Governmental Organization, NGO) atau yang kita sebut sebagai lembaga swadaya masyarakat yang anggotanya badan-badan swasta atau perorangan.
  3. Organisasi regional atau sub-regional Pembentukan organisasi regional maupun sub-regional anggotanya didasarkan atas prisip kedekatan wilayah seperti South Pasific Forum, South Asian Regional Cooperation, Gulf Cooperation Council, Union Arab Maghreb, OAU dan lain-lain.
  4. Organisasi yang bersifat universal pada umumnya organisasi internasional yang bersifat universal lebih memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya seluas mungkin tidak peduli apakah negara itu besar atau kecil, kuat atau lemah, karena itu perinsip persamaan kedaulatan merupakan faktor penting dengan menggunakan hak suara yang sama (Sumaryo Suryokusumo, 1997: 37-40).

2. Pembentukan Organisasi Internasional

Dilihat dari pembentukannya, organisasi internasional mempunyai tiga aspek yaitu administrasi, aspek filosofis, dan aspek hukum:

  • Aspek administrasi

Menyangkut perlunya dibentuk suatu sekretariat tetap (permanent secretariat) yang lokasinya berada di wilayah salah satu negara anggotanya yang ditetapkan melalui persetujuan antara organisasi internasional tersebut dengan negara tuan rumah (Head quarters Agreement). Di samping itu juga diperlukan adanya staf personalia (International civil servant) (Sumaryo Suryokusumo, 1997: 41).

Dari aspek administrasi ini organisasi juga membutuhkan anggaran belanja yang akan ditanggung bersama oleh semua anggota. Pasal 17 piagam PBB misalnya menyebut bahwa pembiayaan PBB akan di tanggung oleh anggotanya sesuai dengan skala penilaian (Scale of Assessment) yang akan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB yang menurut pasal 18 melalui 2/3 suara (Sumaryo Suryokusumo, 1997: 41).

  • Aspek filosofi

Pembentukan organisasi internasional akan dipengaruhi oleh filsafah kehidupan bangsa-bangsa di sesuatu kawasan dimana organisasi tersebut akan didirikan. Misalnya dalam pembentukan Organisasi Persatuan Afrika juga telah melihat sejarah bangsa afrika yang berasal dari penjajahan, karena itu tema yang diambil adalah kerjasama untuk membebaskan belenggu penjajahan, masalah penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan nasional maupun dasar falsafah organisasi tersebut (Sumaryo Suryokusumo, 1997: 42).

  • Aspek hukum

Organisasi internasional dibentuk melalui suatu perjanjian dari tiga negara atau lebih sebagai pihak. Suatu organisasi hakekatnya merupakan suatu kesatuan yang menurut hukum dipisahkan dari setiap organisasi lainnya dan akan terdiri dari satu badan atau lebih. Badan-badan tersebut merupakan suatu kumpulan berbagai wewenang yang dikelompokkan di bawah satu nama. Misalnya: Majelis Umum, Dewan Perwakilan, Mahkamah Internasional dan sekretariat merupakan badan-badan utama yang mempunyai wewenang sendiri tetapi semuanya dikelompokkan dalam suatu organisasi yang disebut PBB (Sumaryo Suryokusumo, 1997: 43).

3. Prinsip- Prinsip yang Dianut dalam pembentukan Organisasi Internasional

Organisasi internasional pada hakikatnya merupakan organisasi yang dibentuk melalui suatu perjanjian atau instrumen lainnnya oleh tiga atau lebih Negara sebagai pihak. Sebuah organisasi adalah suatu kesatuan yang secara hukum dibedakan dengan kesatuan yang secara hukum dibedakan dengan kesatuan lainnya dan terdiri dari satu atau beberapa badan.

Badan-badan utama PBB seperti Majelis Umum. Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Mahkamah Internasional dan Sekretariat. Walaupun masing-masing mempunyai wewenang sendiri tetapi dikelompokkan di bawah satu nama yaitu PBB.

Suatu Negara yang menjadi pihak  dalam perjanjian untuk membentuk organisasi internasional wajib menerima kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang lazim di sebut “instrument pokok”. Bagi organisasi internasional instrument pokoknya banyak beraneka, dari Convenant, piagam, accord, statuta, sampai kepada deklarasi seperti halnya ASEAN.

Agar dapat diakui statusnya di dalam hokum internasional , organisasi internasional harus memenuhi 3 syarat:

  1. Adanya persetujuan internasional seperti instrument pokok itu akan membuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja.
  2. Organisasi internasional haruslah mempunyai paling tidak satu badan.
  3. Organisasi internasional haruslah dibentuk dibawah hukum internasional.

4. Organisasi Internasional sebagai Subjek Hukum Internasional

Yang dimaksud dengan subjek dari suatu sistem hukum diakui mempunyai kemampuan untuk bertindak. Di dalam hukum internasional subjek-subjek tersebut termasuk negara organisasi internasional dan kesatuan-kesatuan lainnya. karena itu kemampuan untuk bertindak hakikatnya merupakan personalitas dari suatu subjek hukum internasional tersebut. Tiap organisasi internasional mempunyai personalitas hukum dalam hukum internasionl. Tanpa personalitas hukum maka suatu organisasi internasional tidak akan mampu untuk melakukan tindakan yang bersifat hukum. Subjek hukum dalam jurisprudensi secara umum dinggap mempunyai hak dan kewajiban yang menurut ketentuan hukum dapat dilaksanakan. Dengan demikian subjek hukum yang ada di bawah sistem hukum internasional merupakan personalitas hukum yang mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut (Sumaryo Suryokusumo, 1997: 45).

Organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional memang sudah dapat diterima secara luas oleh banyak wewenang hukum (Sumaryo Suryokusumo, 1997: 45). Organisasi internasional baru muncul pada abad 19, yaitu yang di tandai lahirnya International Telegrafik Union pada tahun 1865 (Ekram Pawiroputro, 2007: 29).

Dewasa ini sudah tidak di ragukan lagi bahwa organisasi internasional itu merupakan subjek hukum internasional. Sejumlah praktik yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran bahwa organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional, antara lain:

  1. 1)   Mahkamah Internasional dalam kasus “Reparation For Injuries Suffered in the Service of the United Nations Case” tahun 1949 yang antara lain dinyatakan bahwa PBB merupakan subjek hukum internasional dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban internasional dan karen itu badan tersebut mempunyai kapasitas untuk mempertahankan haknya dalam rangka mengajukan tuntutan internasional.
  2. Anggapan semacam itu juga telah ditekankan lagi dalam “international Court of Justice Advisory Opinion interpretation of the Agreement of 25 March 1951 betwen WHO and Egypt dalam tahun 1980 yang menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional yang dengan sendirinya terikat oleh kewajiban-kewajiban yang terletak padanya di bawah aturan-aturan umum dalam hukum internasional, konstitusinya maupun persetujuan-persetujuan internsional dimana organisasi itu sebagai pihak (Sumaryo Suryokusumo, 1997: 45-46).
  3. 2)   Pada tanggal 26 Juni 1946 PBB mengadakan perjanjian bilaeral dengan pemerintah Amerika Serikat mengenai status markas besar PBB di New York (Sumaryo Suryokusumo, 1997: 29).  .
  4. 3)   Pada tanggal 16 November 1946 PBB mengadakan perjanjian bilateral dengan Swiss mengenai status gedung PBB di Jenewa. Bahkan di dalam pasal 1 perjanjian tersebut ditegaskan bahwa pemerintah Swiss mngakui bahwa PBB sebagai suatu “International Personality” (Sumaryo Suryokusumo, 1997: 29).

5. Personalitas Hukum Organisasi Internasional

Suatu organisasi internasional yang di bentuk melalui suatu perjanjian dengan bentuk “instrumen pokok” apapun akan memiliki suatu personalitas hukum di dalam hukum internasional. Personalitas hukum ini mutlak penting guna memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi di dalam hubungan internasional, khususnya kapasitasnya untuk melaksanakan fungsi hukum seperti membuat kontrak, membuat perjanjian dengan suatu negara atau mengajukan tuntutan dengan negara lainnya.

Personalitas hukum bagi sesuatu organisasi internasional itu tidak dicantumkan dalam instrumen pokoknya, sebagai subjek hukum internasional,  organisasi internasional tersebut tidak perlu kehilangan personalitas hukum, karena organisasi internasional akan mempunyai kapasitas untuk melakukan prestasi hukum sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan adanya personalitas hukum itu maka organisasi internasional akan dapat mengembangkan dan memperluas fungsinya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan utamanya.

Dalam hal pembentukan organisasi internasional seperti PBB pada waktu merumuskan piagam dalam konferensi internasional mengenai organisasi internasional di San Fransisco pada bulan April 1945, tidak secara khusus dicantumkan masalah personalitas hokum kecuali yang termuat dalam pasal 104 piagam, yaitu bahwa badan PBB jika perlu dapat memiliki kapasitas hukum di wilayah setiap Negara anggotanya dalam rangka melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan badan tersebut.

Kapasitas hukum yang diartikan dalam pasal 104 tersebut kemudian diberi batasan dalam kaitannya dengan Juridical Personality dalam general Convention on Privileges and Immunities of the United Nations.

Dari uraian tersebut maka personalitas hukum organisasi internasional dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum Negara dimana Negara itu menjadi tuan rumah atau markas besar organisasi internasional (personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum nasional), dan personalitas hukum dalam kaitannya dengan Negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya (personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum internasional) (Sumaryo Suryokusumo, 1997: 46-50).

Personalitas hukum yang dimiliki oleh organisasi internasional dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum nasional, dan personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum internasional.

  • Personalitas Hukum dalam Kaitannya dengan hukum Internasional

Personalitas hukum dari sesuatu organisasi internasional dalam kaitannya dengan hukum internasional tersebut dalam memiliki sesuatu kapasitas untuk melakukan prestasi hukum, baik dalam kaitannya dengan negara lain maupun dengan Negara-negara anggotanya, termasuk kesatuan (entity) lainnya. Kapasitas itu telah diakui dalam hukum (international legal capacity) pengakuan tersebut tidak saja melihat bahwa organisasi internasional itu sendiri sebagai subjek hukum internasional, tetapi juga karena organisasi itu harus menjalankan fungsinya secara efektif sesuai dengan mandat yang dipercayakan oleh para anggotanya.

Dalam  segi hukum organisasi sebagai kesatuan (entity) yang telah memiliki kedudukan personalitas tersebut, sudah tentu akan mempunyai wewenang sendiri untuk mengadakan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam instrument pokoknya maupun keputusan organisasi internasional tersebut, yang telah disetujui oleh para anggotanya. Namun hal ini banyak menimbulkan perselisihan karena secara eksplisit tidak disebutkannn di dalam instrument pokok.

Personalitas hukum di dalam kaitannya dengan hukum nasional lebih banyak menyangkut masalah keistimewaan dan kekebalan organisasi internasional, termasuk wakil-wakil Negara anggotanya dan para pejabat sipil internasional yang bekerja pada organisasi internasional tersebut. dalam rangka perkembangan personalitas hukum, khususnya dalam organisasi internasional saperti PBB, telah terjadi suatu proses evolusi yang sangat penting, terutama sekali hal-hal yang tidak termuat secara eksplisit di dalam ketentuan-ketentuan organisasi internasional atau kesatuan lain mengenai kebebasan di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabatnya, termasuk kewajiban organisasi itu melindungi mereka.  (Sumaryo Suryokusumo, 1997: 58-59).

Mahkamah internasional menganggap bahwa personalitas hukum secara internasional (international legal personality) dari organisasi internasional merupakan sifat yang mutlak diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan piagam, sehingga memungkinkan kesatuan itu menggunakan kesempatan kewajiban yang menjadi tanggung jawab para anggota (Sumaryo Suryokusumo, 1997: 67).

Personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum internasional dapat diartikan bahwa organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Hak dan kewajiban ini antara lain mempunyai wewenang untuk menuntut dan dituntut di depan pengadilan, memperoleh dan memiliki benda-benda bergerak, mempunyai kekebalan (immunity), dan hak-hak istimewa (privileges). Permasalahan mengenai personalitas yuridik yang dimiliki oleh organisasi internasional, pertama kali mencuat pada kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Reparation for Injuries Case). Dengan munculnya kasus ini, personalitas yuridik yang dimiliki oleh organisasi internasional menjadi tidak diragukan lagi.

  • Personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum nasional

Dapat dilihat khususnya apabila sebuah organisasi internasional akan mendirikan sekretariat tetap ataupun markas besar organisasi tersebut melalui headquarters agreement. Contohnya, headquarters agreement yang dibuat oleh PBB dengan Amerika Serikat, Belanda, Swiss, dan Austria; ASEAN dengan Indonesia. Pada umumnya headquarters agreement mengatur mengenai keistimewaan dan kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh pejabat sipil internasional, pembebasan pajak, dan lainnya.

6. Studi Kasus Reparation for Injuries Case

Reparation for Injuries Case merupakan kasus yang melahirkan penegasan terhadap personalitas hukum organisasi internasional. Kasus ini terjadi pada tahun 1948 dan kemudian Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memberikan advisory opinion pada tahun 1949. Dengan adanya kasus ini, organisasi internasional yang ada di dunia mendapatkan penegasan mengenai status yuridiknya. Meskipun sebenarnya status hukum dari organisasi internasional telah ada, namun sampai sebelum adanya kasus ini, masih belum ada kepastian hukum mengenai bisa atau tidaknya sebuah organisasi internasional untuk bisa berperkara sebagaimana layaknya subyek hukum internasional lainnya. ICJ telah membuat suatu terobosan hukum dengan mengeluarkan advisory opinion berkenaan dengan kasus ini.

7. Ringkasan Kasus

Pada tahun 1948, tepatnya tanggal 17 September, seorang mediator PBB bernama Count Folke Bernadotte dan ajudannya Kolonel Serot, terbunuh dalam perjalanan dinas ke Yerusalem. Mereka dibunuh oleh anggota dari kelompok Lehi, yang terkadang disebut dengan “Stern Gang”. Kelompok ini merupakan organisasi radikal zionis yang telah melakukan beberapa serangan terhadap warga Inggris dan Arab. Pembunuhan terhadap Bernadotte ini, telah disepakati oleh ketiga pemimpin kelompok Lehi, yaitu : Yitzhak Shamir, Natan Yelli-Mor, dan Yisrael Eldad, dan direncanakan oleh kepala operasi Lehi di Yerusalem, Yehoshua Zetler.Empat orang yang dipimpin oleh Meshulam Makover, kemudian menyerang kendaraan yang ditumpangi oleh Bernadotte, dan salah satu diantara mereka yaitu Yehoshua Cohen menembak Bernadotte http://pirhot-nababan.blogspot.com/2007/09/personalitas-yuridik-organisasi.html Diakses tanggal 13 Desember pukul 08.40 wib.

Fakta Hukum

Dari kasus tersebut, terdapat empat permasalahan hukum yang muncul :

  1. Count Folke Bernadotte adalah pejabat sipil internasional yang bekerja untuk PBB
  2. Count Folke Bernadotte adalah warga negara Swedia
  3. Pembunuh Bernadotte, Yehoshua Cohen, adalah warga negara Israel
  4. Pembunuhan terhadap Bernadotte terjadi di wilayah pengawasan Israel. http://pirhot-nababan.blogspot.com/2007/09/personalitas-yuridik-organisasi.html Diakses tanggal 13 Desember pukul 08.40 wib.

8. Pembubaran Organisasi Internasional

Pembubaran (Dissolution)

Organisasi internasional bubar:

  1. Apabila dibentuk hanya untuk jangka waktu terbatas, setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.
  2. Apabila sifatnya transisi, setelah situasi transisi itu dilampaui atau dipenuhinya tujuan untuk mana organisasi internasional dibentuk.
  3. Melalui keputusan dari para anggota, secara tegas maupun implisit.

Tampak bahwa keputusan tersebut tidak perlu dengan melalui suara bulat (unanimity), tetapi cukup sebagai masalah praktis apabila keputusan demikian diputus berdasarkan suara mayoritas besar, termasuk suara dari Negara-negara besar (J.G Starke, 2007: 826).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: